kolusi. Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego terhadap kecurangan akademik saat pembelajaran daring yang dimoderasi oleh spiritualitas. kolusi

Peraturan Perundang-undangan. KKN ini mengacu ke korupsi, kolusi dan nepotisme dan - yang sangat menyebalkan mayoritas penduduk Indonesia - telah menjadi bagian intrinsik atau sudah mendarah-daging di pemerintah Indonesia, mungkin mencapai puncaknya selama rezim Orde Baru Presiden Suharto (1965-1998). Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporannya sehingga memberikan laporan palsu, ini jelas suatu kejahatan,” ujarnya. Penerima laporan berpikir kami melaporkan Luhut dan Erick dalam persoalan korupsi. Artinya, kondisi ini juga bisa dikatakan tidak memiliki persaingan yang terlalu ketat. Kolusi yang tidak formal biasa disebut kolusi terselubung. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa setiap perubahan yang terjadi pada kosentrasi pasar akan menyebabkan perubahan terhadap ROA. Hal ini menyebabkan efisiensi biaya rata-rata. Sampel penelitan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indo-nesia periode 2016-2019. Korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN ) akhir-akhir ini dianggap sebagi wujud paling buruk dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara. Sebenarnya upaya-upaya untuk mewu-Ciri-ciri dari nepotisme, di antaranya: Semua keputusan dan juga pelaksanaan suatu jabatan umumnya akan dilakukan secara otoriter. Merriam-Webster’s Dictionary. Pasar Oligopoli Non Kolusi. IV. Kolusi menunjukkan bahwa orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pejabat akan semakin sukses dan orang yang tidak memiliki hubungan dekat akan begitu – begitu saja. Dimana pelaku korupsi biasanya berasal dari kalangan pejabat yang telah mendapat kepercayaan dari masyarakat. Kata kunci: korupsi, kolusi, nepotisme, suap, hukum Islam. Pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mencegah Praktik Korupsi Kolusi Nepotisme dalam Bisnis. Kesimpulan. Namun, hingga kini korupsi tetap menjadi penyakit kronis Indonesia. Kolusi (collusion) adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah tindak pidana, hanya saja kolusi apalagi nepotisme masih seringkali sulit dibuktikan. Kom. Kasus Lukas Enembe, JPU: Pramugari Bantu Terdakwa Pindahkan Uang Pembelian Jet. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu (Gratifikasi) sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Salah satu caranya adalah menumbuhkembangkan kesadaran bela negara setiap warga negara. Kolusi dapat juga menjadi tacit (saling pengertian), dimana tidak ada komunikasi langsung diantara perusahaan-perusahaan. kolusi ( plural kolusi-kolusi, first-person possessive kolusi ku, second-person possessive kolusi mu, third-person possessive kolusi nya ) collusion: a secret agreement for an illegal purpose; conspiracy. Pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni. Artikel ini bertujuan untuk menguji pengaruh tekanan, kemampuan, kolusi, kesempatan, rasionalisasi dan ego terhadap kecurangan akademik saat pembelajaran daring yang dimoderasi oleh spiritualitas. 3. Salah satu dengan hukuman terberat adalah gratifikasi, atau pemberian karena jabatan, yang terkadang tidak disadari banyak orang. Ketiganya lantas umum dikenal dengan sebutan ‘KKN’. Lamanya suatu kolusi biasanya tergantung. Terdakwa kasus peredaran sabu Irjen Teddy Minahasa membeberkan sejumlah prestasi yang ditorehkannya selama berkarier. Jadi konsekuensi nya ialah UU 28/99 harus dihapuskan. Selain merugikan keuangan negara, kasus korupsi pupuk bersubsidi ini dapat dikatakan sebagai kasus yang tidak mempunyai hati nurani bagi siapapun pelakunya. Pada jenis ini, produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN, telah mengakar dalam sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Collusion . KKN sendiri merupakan sebuah usaha dalam bentuk penyelewengan penggelapan dana, kecenderungan dalam mengutamakan kerabat atau sanak saudara, dan pembentukan persekutuan rahasia yang dibuat dengan tujuan untuk. Sebab, perilaku tersebut sangat merugikan negara dan masyarakat umum. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Biasanya yang melakukan kejahatan ini adalah seorang pejabat, pegawai sipil negara, atau lembaga kenegaraan lainnya. Pengertian kolusi ialah kerjasama ilegal (melanggar hukum) yang terjadi antara pejabat pemerintah dengan oknum tertentu sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan material. Pranala (link): ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan pengusaha ; ber·ko·lu·si v melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yang seharusnya menjadi panutan masyarakat, ternyata ada yang menggunakan wibawa jabatannya untuk ~ Buku yang ada di tangan Pembaca ini, tidak hanya men-jadi ikhtiar untuk memustahilkan pemisahan antara politik de-ngan agama, atau membumikan agama dengan politik secara bersamaan,tetapi juga membangkitkan kesadaran baru dan upaya yang serius dalam menggali konsep politik dari hadis-hadis Nabi Muhammad saw. Oligopoli Non-kolusi adalah teori persaingan tertua. Saat melakukan korupsi, para koruptor itu sedang melakukan pencurian terhadap uang negara dan uang rakyat. 4) Replikasi, demi mendapatkan kredit poin tambahan, tugas yang sama dimasukkan ke beberapa media atau tempat. Sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, tercatat sedikitnya 37 kasus korupsi yang terkait dengan perguruan tinggi. Jual beli jabatan pun identik. "Jika menerima gratifikasi, lebih baik laporkan ke UPG atau langsung ke KPK jika pemberian. Kami berharap Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan LPMP DKI Jakarta dapat terus diwujudkan dengan lebih baik dan cita-cita terwujudnya birokrasi bersih dan melayani dapat terlaksana. 4. Kolusi dapat terjadi secara eksplisit, dimana perusahaan dapat berkerjasama melalui komunikasi dan negosiasi, atau tacit, dimana perusahaan bekerjasama secara tidak langsung melalui sinyal sistem informasi. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Kondisi pasar. Kolusi (collusion) adalah kerja sama atau kesepakatan diam-diam untuk menipu orang lain dan mencapai keuntungan bersama bagi pihak yang terlibat. Kita bedah istilah KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) dengan menggunakan analogi supaya lebih mudah ya. Di indonesia korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Email: [email protected] Arti Kata kolusi adalah ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan pengusaha;ber·ko·lu·si v melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yg seharusnya. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi1 Korupsi dalam Perspektif. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), yaitu sebagai berikut: a. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan. Dampak Kolusi. Hal ini tidak hanya didasarkan pada stigma korupsi sebagai extraordinary crime, namun juga keberadaan kolusi dan nepotisme yang berdampak pada dimensi ketata-negaraan, sosial, keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Tapi, itu lebih sulit untuk dibuktikan secara hukum daripada kartel. Dulu mengapa terjadi reformasi adalah karena adanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), jadi tugas KPK salah satunya adalah memberantas KKN. praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar. Krisis inilah yang akhirnya meruntuhkan eksistensi Orde Baru pada Mei 1998. Dalam KBBI kolusi adalah kerjasama secara diam-diam (rahasia). Paul A. Ulum & Dedi Muhammad Siddiq, menyebut korupsi dengan kata ghulul untuk mewakilinya dalam istilah Islam. Synonym: persekongkolan. Pendahuluan. Tindakan kolusi biasanya tidak terlepas dari budaya suap-menyuap (risywah) yang sudah sangat kita kenal di lingkungan budaya birokrasi dan telah memasuki sistem jaringan yang amat luas dalam masyarakat umum. Key words: Kartel, Kolusi, Penetapan Harga, Pengaturan Produksi, Hukum Persaingan Usaha PENDAHULUAN Praktik kartel merupakan salah satu strategi yang diterapkan di antara pelaku usaha untuk dapat mempengaruhi harga dengan mengatur jumlah produksi mereka. Ali Mukartono menjelaskan meskipun telah lahir UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap perbuatan kolusi dan. 1 Latar Belakang. Pengertian korupsi menurut para ahli. Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia. Kolusi seringkali terjadi dalam pasar yang mana terdapat. Oligopoli kolusi artinya adalah produsen yang menghasilkan barang yang sejenis akan melakukan kerjasama. 3. KKN adalah TUGAS MANDIRI DAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME KEWARGANEGARAAN NamaMahasiswa : Nova Saputra NPM : 140210182 TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS PUTERA BATAM 2014/2015 1 KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah, swt, berkat Ridho Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan tugas makalah yang berjudulDAMPAK KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME ’ Dalam menyusun makalah ini, tidak sedikit kesulitan dan. Sehingga penulis sempat berfikir untuk membentuk suatu lembaga baru yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. rentan (fakir miskin, kaum jompo dan anak-anak terlantar). Pelakunya rata-rata masih berasal dari pejabat negara tantangan dan rintangan terkait dengan KKN menggerogoti nilai-nilai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nepotisme diartikan sebagai. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara. Korupsi merupakan kejahatan yang dapat berdampak sangat luas bagi sebuah negara karena pada umumnya korupsi dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan serta berpendidikan relatif tinggi. 31 Tahun 1999 Jo. Banyak orang tidak paham tentang fungsi yang dijalankan oleh KPK, tapi sebagian besar orang-orang juga punya kepentingan. 3 Penyebab Kolusi. ko·lu·si n kerja sama rahasia untuk maksud tidak terpuji; persekongkolan: hambatan usaha pemerataan berupa -- antara pejabat dan pengusaha; ber·ko·lu·si v melakukan kolusi: pejabat tinggi negara yg seharusnya menjadi panutan masyarakat. Yogyakarta: Aditya Media, 1999, hlm. Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encik Unguria. Mengganggu hak asasi manusia. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Penempatan orang yang ada di dalam jabatan tertentu tidak merujuk pada kompetensi, tapi justru merujuk pada faktor kedekatan secara kekeluargaan. Sedangkan Kolusi dan Nepotisme telah ditetapkan sebagai tindak pidana di dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). mencari dan memperoleh bukti2, menghadirkan saksi2 untuk penyelidikan Penyelenggara Negara yang diduga melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau meminta dokumen2 dari pihak2 yang terkait dengan penyelidikan harta kekayaan. Dengan itu, kolusi dapat menghantar pada kepentingan dan demi keuntungan kelompok [misalnya kelompok politik dan SARA] maupun pribadi, sekaligus penyingkiran serta penghambatan terhadap orang lain. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang -Undang Dasar 1945; 2. Sama halnya dengan model Duopoli Cournot, model Duopoli Bertrand juga memiliki asumsi produk homogen ketika perusahaan tidak membangun kolusi. Keadaan yang demikian menyebabkan hilangnya persaingan dan mengakibatkan penggunaan sumberNepotisme. Judul. Pengertian Kolusi. Karakteristik Kolusi. Pasar oligopoli merupakan pasar dengan sedikit penjual. Para anggota-anggotanya mengkomunikasikan kesepakatan mereka secara yang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen perjanjian, data audit bersama, kepengurusan kartel, kebijakan-kebijakan tertulis, data penjualan, dan data lainnya. Jadi. Pemicunya adalah hasil mengumpulkan keberanianku. Kolusi dan nepotisme lebih sulit dibuktikan daripada korupsi. Pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Biasanya korupsi dilakukan melalui pemberian suap. Kolusi adalah bentuk praktek anti persaingan dan oleh karena itu, ilegal di beberapa negara. Hasil penelitian tentang kolusi oleh Huefner (2010) dan Susandra dan Hartina (2017) menyebutkan bahwa kolusi berpengaruh positif terhadap. Sebenarnya apa itu kolusi, kenapa hal tersebut dapat. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta berbagai kecurangan bukan lagi menjadi suatu hal yang dianggap tabu dalam keberadaan dunia pendidikan Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa masih terdapat banyak sekali praktik KKN dalam pengimplementasian pendidikan yang seharusnya bersifat murni dan bersih, ditambah. Kolusi adalah bentuk praktek anti persaingan dan oleh karena itu, ilegal di beberapa negara. Akibatnya banyaknya alat yang dibeli tidak bisa dipakai, atau ambruknya bangunan gedung dan pendeknya umur konstruksi jalan raya karena banyak proyek249 KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi) Wicipto Setiadi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” JakartaKolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara. dengan tepat waktu. Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Yang mana semua kebijakan pemerintah yang tidak diperketat, justru menciptakan celah pada para pejabat. Flora Dianti, S. Fenomena Budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam Lingkar Anggota Dewan serta Relasinya dengan Partai Politik. Oleh karena itu, pemberantasan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme perlu dilakukan secara. Faktor Penyebab Timbulnya Pasar Oligopoli. Kolusi pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu kolusi yang bersifat formal dan kolusi bersifat informal. Krisis tersebut seiring dengan krisis moneter yang melanda dunia pada pertengahan 1997 dan berkembang menjadi krisis multidimensional. Kedua, memastikan. Dengan demikian, kolusi dokter – perusahaan farmasi berpotensi untuk dibawa ke ranah korupsi. korupsi, kolusi dan nepotisme. Dapat memasang tumbuhnya budaya demokrasi dan transparansi. Dorongan utama tindak korupsi neposistik adalah adanya ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan kekerabatan. com, Senin, 2 Oktober 2023, harga minyak brent naik sebesar 0,48 persen dengan berada pada level USD92,53 per barel. Kolusi: Pengertian – Contoh dan Dampaknya. A. METADATA PERATURAN. Sedangkan menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 4. Sejarah. Makalah kewarganegaraan tentang dampak korupsi kolusi dan nepotisme. Khusus kolusi, ia menyebut hal itu sebagai bentuk kerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang tak sah dari milik publik atau negara. Oleh: Dr. H. JAKARTA, KOMPAS. Di dalam pasar oligopoli, hal ini perlu dilakukan oleh suatu perusahaan karena bertujuan agar usaha. Korupsi di perguruan tinggi sejatinya bukan cerita anyar. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi ,dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya. 16. Tapi, itu lebih sulit untuk dibuktikan secara hukum daripada kartel. Manajemen ASN merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan personel ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak. Kolusi adalah tindakan kerjasama berdasarkan kesepakatan yang dilakukan secara diam-diam guna menipu orang lain demi mencapai keuntungan yang akan dibagi bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. SuaraJakarta. Karena saking buruknya korupsi, kolusi dan nepotisme, Rasulullah memberikan Larangan korupsi yang sangat keras, sebagaimana disebutkan di dalam 5 hadis Nabi Muhammad sebagai berikut: Hadist tentang Larangan Korupsi: Dalam Musnad Ibn Hanbal, jilid. ; d. Ide awal membuat buku ini adalah pada saat penulis mengambil mata kuliah Ekonomi Industri TahunPakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Monopoli Kekuasaan dan Wewenang Pejabat. Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat oleh perusahaan pada periode tertentu untuk menyampaikan kondisi finansial, kinerja serta hasil aktivitas operasional perusahaan yang ditujukan kepada para pengguna laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. ABSTRAK: a. foto: unplash. Diterbitkan Presiden Joko Widodo, Perpres ini mengatur supervisi KPK terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia. 5. Dalam oligopoli non-kolusif atau non-kooperatif, perusahaan bertahan dalam lingkungan strategis, karena mereka memulai dengan strategi tertentu tanpa berkolusi dengan pesaing. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan secara gamblang apa itu korupsi. Dalam hal ini para produsen dalam pasar oligopoli saling mempengaruhi, tetapi tidak melakukan kolusi (kesepakatan). Penyuapan. 3 Sedangkan yang di maksud nepotisme dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan atau menguntungkan sanak saudara atau. KORUPSI KOLUSI NEPOTISME KORUPSI KOLUSI NEPOTISME BAB I PENDAHULUAN A. Secara parsial, dapat. Karena itu sifat utamanya yang mencolok adalah kuatnya tarik-menarik antara kerjasama dan kepentingan sepihak di antara perusahaan atau para penjual yang ada di pasar tersebut. Jadi, dalam oligopoli non-kolusif:1. Terjadinya praktik kolusi tidak datang dengan sendirinya, melainkan terdapat beberapa penyebab yang melatarbelakanginya. Selasa, 4 November 2014 07:58 WIBSementara itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa ( UN Commission on Human Rights) mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam good governance yaitu transparansi, pertanggungjawaban ( responsibility ), akuntabilitas, partisipasi dan ketanggapan ( responsiveness ) sebagai prinsip kuncinya. Artikel. 2. Selain itu diperlukan pula metode pengawasan terhadap kinerja pejabat sehingga mencegah perbuatan penyalahgunaan wewenang yang mengarah. Menurut ICW, kerugian negara akibat korupsi di BUMN pada tahun 2020 mencapai Rp17,4 triliun dan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. dan limpahan karunianya lah saya bisa menyelesaikan makalah ini. lelang atau kolusi dalam tender (collusive tender) yang dapat terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antar kedua pihak tersebut. Penulis juga menawarkan beberapa solusi dan regulasi yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi. 4. com, Pamekasan - Lima aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Pamekasan Madura, dipecat karena nakal tidak masuk kerja selama 10 hari. Praktik ini cukup umum di Indonesia, dan banyak oknum pejabat serta pengusaha telah ditangkap dalam kasus-kasus yang terkait. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan. KKN adalahKolusi merupakan penyakit sosial yang menggerogoti sendi-sendi bangsa dan merusak tatanan hidup bernegara. Penulis menguraikan berbagai faktor yang memicu dan memperparah korupsi, serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan bangsa.